Kebijakan Pendidikan Inklusi di Indonesia dalam Pandangan Interseksionalisme

Pendidikan inklusi memastikan seluruh pembelajar memiliki akses dan partisipasi yang sama rata dalam pendidikan.
Pada tahun 2009, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan mengenai pendidikan inklusi dengan titel
“Permendiknas no. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan
Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa”. Namun, kebijakan ini cenderung berfokus pada
penyelenggaraan pendidikan pada komunitas difabel saja. Dalam pandangan interseksionalisme, inklusivitas tidak
hanya terbatas pada isu disabilitas saja melainkan juga berfokus pada isu gender, ras dan kelas. Penelitian ini
menggunakan metode kualitatif dengan analisis isi untuk menelaah kebijakan pendidikan inklusi Indonesia melalui
perspektif interseksionalisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan tersebut belum memenuhi konsep
inklusivitas yang komprehensif sesuai pandangan interseksional. Oleh karena itu, diperlukan revisi kebijakan untuk mengakomodasi beragam identitas sosial.