Kebijakan Pendidikan Inklusi di Indonesia dalam Pandangan Interseksionalisme

Pendidikan inklusi memastikan seluruh pembelajar memiliki akses dan partisipasi yang sama rata
dalam pendidikan. Pada tahun 2009, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan mengenai
pendidikan inklusi dengan titel “Permendiknas no. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi
Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa”.
Namun, kebijakan ini cenderung berfokus pada penyelenggaraan pendidikan pada komunitas difabel
saja. Dalam pandangan interseksionalisme, inklusivitas tidak hanya terbatas pada isu disabilitas saja
melainkan juga berfokus pada isu gender, ras dan kelas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif
dengan analisis isi untuk menelaah kebijakan pendidikan inklusi Indonesia melalui perspektif
interseksionalisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan tersebut belum memenuhi konsep
inklusivitas yang komprehensif sesuai pandangan interseksional. Oleh karena itu, diperlukan revisi
kebijakan untuk mengakomodasi beragam identitas sosial.